Ilustrasi : (Foto : Antara)

JAKARTA – Direktur Pengelola Grup Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengelolaan hutan berkelanjutan sangat penting bagi keberlanjutan mahkluk hidup dan planet bumi sehingga banyak investasi ditanamkan Bank Dunia untuk hal tersebut.

“Antara tahun 2002 dan 2015, kami mendukung lebih dari operasi kehutanan atau terkait kehutanan dengan komitmen kumulatif sebesar USD15,7 miliar (di seluruh dunia),” kata Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, ujar dia, Bank Dunia juga baru saja memfinalisasi Rencana Aksi Kehutanan yang bertujuan mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan global.

Rencana Aksi tersebut berfokus kepada dukungan negara-negara dalam upaya mereka mengelola hutan dan rantai nilainya secara berkelanjutan, serta mempromosikan intervensi kehutanan yang terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian, energi, atau transportasi.

“Terdapat banyak alasan mengapa hutan itu penting baik bagi masyarakat maupun untuk planet ini,” ucapnya.

Sri memaparkan, sekitar seperlima populasi global, atau berarti 1,3 miliar orang bergantung kepada hutan untuk lahan pekerjaan dan penghasilan mereka.

Sedangkan sekitar 350 juta masyarakat adat atau pribumi juga hidup di dalam atau di sekitar hutan dan memiliki ketergantungan penghidupan terhadap hutan.

“Hutan adalah sumber penting energi. Sekitar 65 persen pasokan energi inti datang dari biomassa padat seperti kayu bakar dan arang kayu.” Di negerinya sendiri yaitu Indonesia, ujar Sri, diperkirakan sekitar 2,6 juta hektare hutan dan lahan gambut dibakar tahun lalu dan dibersihkan untuk kepentingan produksi kelapa sawit.

Dia menyatakan tantangan yang ada sangat kompleks dan dirinya senang karena pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat guna mengatasi permasalahan tersebut seperti adanya moratorium konsesi lahan gambut.

Hal tersebut dinilai perlu diikuti dengan reformasi yang mengatasi berbagai dorongan untuk melakukan konversi hutan dan lahan.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah bila benar-benar melaksanakan moratorium pembukaan lahan untuk sawit maka perlu pula dengan segera memaparkan terkait kebijakan teknis moratorium tersebut agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

“Moratorium kami mendukung. Yang kami tunggu adalah kebijakan teknisnya,” kata Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Menurut dia, pihaknya tinggal melihat arahan dan kebijakan dari Presiden Joko Widodo terkait hal itu, hanya dia mengingatkan bahwa permintaan minyak nabati di dunia terus bertambah dan tidak pernah menurun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berencana memoratorium pemberian izin konsesi lahan kelapa sawit di sejumlah provinsi Indonesia.

“Tadi saya ‘bisikin’ Menteri Lingkungan Hidup, kemarin kita sudah moratorium lahan gambut, sudah. Sekarang siapkan lagi moratorium kelapa sawit,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Presiden menjelaskan nantinya pengusaha maupun petani sawit tidak diperbolehkan meminta lahan untuk konsesi tanaman komoditas tersebut.

Sumber : economy.okezone.com