PERENCANAAN

PERENCANAAN JANGKA PANJANG

Perencanaan hutan merupakan bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal, berfungsi serbaguna dan pendayagunaan secara lestari. Perpanjangan II Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atas nama PT. Diamond Raya Timber tertuang pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 5910/Menhut-VI/BUHA/2014. Dengan disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan P.8 Tahun 2021tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi terdapat perubahan nomenklatur dari IUPHHK menjadi PBPH maka KLHK mengeluarkan SK perubahan menjadi SK.718/MENLHK/SET/HPL.0/9/2021.

Rencana jangka panjang PT. Diamond Raya Timber tertuang dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK.8024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tentang ” Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Periode Tahun 2019 – 2028 Atas Nama PT. Diamond Raya Timber Provinsi Riau “.

PERENCANAAN JANGKA PENDEK

Rencana Kerja Tahunan ini disusun sebagai acuan dalam pengelolaan hutan produksi lestari PT. Diamond Raya Timber yang merupakan penjabaran dari Revisi RKUPHHK-HA PT. Diamond Raya Timber. Kegiatan perencanaan hutan terdiri dari :

Penataan batas areal kerja

Secara teknis penataan batas areal kerja PT. DRT telah dilaksanakan dan selesai (temu gelang) pada tahun 1996 dan telah disetujui serta ditandatangani oleh stakeholder (pihak-pihak terkait) pada bulan Oktober 1996 (Laporan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK PT. Diamond Raya Timber Propinsi DATI I RIAU – Laporan TBT No. 1205) dengan panjang batas secara keseluruhan 144.80 km. Dengan selesainya tata batas temu gelang dan telah dikukuhkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 518/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997, maka yang perlu dilakukan adalah pemeliharaan tata batas tersebut sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pada perpanjangan ke-II PBPH, terdapat pengurangan luas areal dari 90.956 ha menjadi 89.155 ha dan setelah lampiran peta dioverlay,  terlihat ada sebagian batas yang bergeser. Khusus garis batas yang tidak berubah dilakukan rekonstruksi dan pemeliharaan tanda batas.

Zonasi Areal

PT. Diamond Raya Timber telah menentukan zonasi kawasan setelah deliniasi tipe hutan dan kawasan lindung berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990, zona penyangga sungai dan pantai serta untuk melindungi nilai-nilai konservasi (HCV) di seluruh unit manajemen hutan. Total area yang direncanakan untuk perlindungan adalah seluas 11.047 ha yang mencakup kawasan lindung gambut (KLG), sempadan pantai, hutan mangrove, ekoton, sempadan sungai, insitu dan KPPN.

Penataan areal kerja

Penataan Areal Kerja (PAK) merupakan pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan. Kemudian blok-blok tersebut dibagi ke dalam petak-petak kerja (± 100 ha/petak). Pembagian areal kerja ke dalam Blok RKU sepuluh tahunan dan Blok tahunan (RKT) di PRencana PAK, yaitu :

Inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP)

Inventarisasi hutan diperlukan pada dua tingkatan perencanaan, yakni jangka menengah dan jangka pendek. Untuk jangka pendek dilakukan inventarisasi dengan intensitas sampling 100% sebelum penyusunan RKTUPHHK yang dilakukan tiap tahun. PT. Diamond Raya Timber telah melakukan ITSP untuk RKT Tahun 2020 dengan luas 1.370 ha, jumlah petak ada 19 unit yang dilakukan di Sei Senepis. Untuk rencana ITSP Tahun 2020 di blok tebangan RKT Tahun 2021 akan dilaksanakan di lokasi kegiatan Kabupaten Rokan Hilir dengan luas 1.338 ha, jumlah petak ada 14 unit

Pembukaan wilayah hutan (PWH)

Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana wilayah bagi kepentingan pengusahaan hutan meliputi kegiatan pembangunan jalan angkutan kayu, base camp, tempat penimbunan kayu (TPn), dan logpond.